Ratusan nelayan dari Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin (2/6/2025). Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan para nelayan atas tuduhan penggunaan alat tangkap terlarang serta tuntutan klarifikasi terhadap status anggota DPRD, Novermal.
Koordinator lapangan aksi, Nasdianto, menyampaikan bahwa tudingan penggunaan pukat harimau yang beredar di media sosial membuat para nelayan takut melaut. Akibatnya, sebagian besar nelayan sudah tidak melaut selama 30 hari terakhir. Mereka membantah menggunakan alat tangkap ilegal dan menyatakan telah memakai lampara dasar sejak tahun 1992.
“Sudah 30 hari kami tidak melaut. Kami takut ditangkap. Jika memang kami salah, beri kami solusi, beri kami petunjuk. Jangan kami diviralkan atau ditangkap tanpa adanya sosialisasi dan mediasi,” kata Nasdianto saat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD setempat.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bernada protes terhadap Novermal, salah satunya bertuliskan: “Novermal, kami rakyat bukan musuh!” dan “Turunkan Novermal!” Para nelayan menilai kehadiran Novermal sebagai anggota DPRD Dapil IV tidak memberikan solusi, justru menambah keresahan di tengah masyarakat.
Adapun sejumlah poin tuntutan yang disampaikan para nelayan dalam aksi damai tersebut, yakni:
Meminta keadilan Ketua DPRD Pesisir Selatan terkait kebijakan Novermal.
Meminta kejelasan status Novermal, apakah sebagai anggota DPRD atau sebagai wartawan.
Meminta agar Novermal berhenti menyebarkan berita hoaks di media sosial.
Menuntut agar Novermal dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPRD.
Menyatakan bahwa Novermal telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat nelayan.
Menyebut bahwa tindakan Novermal telah melumpuhkan perekonomian nelayan di Air Haji.
Mendesak agar Novermal tidak merangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan para nelayan dan mencari solusi terbaik bersama pemerintah daerah dan provinsi.
“Jika memang alat tangkap tersebut dinilai melanggar aturan, kita akan carikan solusi, misalnya melalui penggantian alat tangkap. Namun sebelum itu, kita akan pelajari dulu regulasinya dan fakta di lapangan seperti apa,” ujar Darmansyah.
Darmansyah juga menegaskan bahwa DPRD membuka ruang dialog bagi semua pihak, termasuk Novermal, agar persoalan ini tidak terus berlarut dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kita tidak ingin persoalan ini justru memecah masyarakat. Kita akan panggil semua pihak terkait untuk duduk bersama mencari jalan keluar. DPRD berdiri untuk mendengar aspirasi rakyat, dan kami akan bersikap adil dalam menyikapi persoalan ini,” tambahnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.
https://hantaran.co/ratusan-nelayan-air-haji-gelar-aksi-damai-tuntut-kepastian-alat-tangkap-dan-status-anggota-dprd-novermal/